LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap Badan Publik dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung reformasi birokrasi. Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintah.

​

Keterbukaan informasi publik tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penyediaan informasi yang valid, aktual, dan bersumber dari data resmi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menjadi salah satu instrumen dalam mencegah kesalahan informasi dan menangkal penyebaran berita bohong (hoaks).

​

Penyelenggaraan keterbukaan informasi tersebut perlu didukung oleh tata kelola data yang baik dan selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan dalam mewujudkan data pemerintah yang berkualitas melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk.

​

Di lingkungan Kementerian Agama, prinsip tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama. Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Agama diarahkan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sehingga dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan bidang agama secara lebih efektif dan berbasis data.

​

Selain tata kelola data, penyelenggaraan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Agama diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama. Regulasi ini menjadi bagian dari landasan kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama.

​

Dengan demikian, pengelolaan data pada Ditjen Bimas Buddha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Satu Data Indonesia, Satu Data Kementerian Agama, dan Keterbukaan Informasi Publik. Data yang dihasilkan perlu dikelola secara terstandar, terintegrasi, konsisten, berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan bersama sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola tersebut sekaligus memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan informasi kepada masyarakat.

​

Regulasi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan tata kelola data antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama; dan

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

 

Regulasi tersebut menjadi landasan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik sekaligus membangun tata kelola data dan informasi pemerintah yang berkualitas. Ketersediaan data dan informasi yang terbuka, akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan publik, serta mendukung proses pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

​

Sejalan dengan perkembangan transformasi digital, diperlukan sarana digital terpadu yang mampu mengintegrasikan proses pengumpulan, pengelolaan, penyajian, pemanfaatan, dan penyebarluasan data dan informasi. Atas dasar tersebut, Portal Data Ditjen Bimas Buddha dikembangkan sebagai media terintegrasi dan pintu gerbang utama (one gate system) dalam pengelolaan serta penyajian data Ditjen Bimas Buddha.

​

Portal Data Ditjen Bimas Buddha diharapkan menjadi instrumen pendukung implementasi Satu Data Indonesia, Satu Data Kementerian Agama, dan Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menjadi sumber rujukan data yang terintegrasi bagi pimpinan, satuan kerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Melalui portal ini, penyediaan dan pemanfaatan data diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, terstandar, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung terwujudnya kebijakan dan layanan kepada umat Buddha yang semakin berbasis data.

 

Sumber: (1) (2)