Rilis Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026 Triwulan III

Rilis Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2026 Triwulan III disusun sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, relevan, dan transparan. Data yang disajikan menjadi sumber informasi statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta memberikan gambaran mengenai perkembangan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, layanan keagamaan, pendidikan, dan kelembagaan Buddha di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Triwulan III Tahun 2026, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat tercatat sebanyak 119 orang, yang terdiri atas 82 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut berkurang 1 orang dibandingkan Triwulan II yang tercatat sebanyak 120 orang. Penurunan ini terjadi pada jumlah PNS, dari 83 orang menjadi 82 orang, seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara jumlah PPPK tetap. Berdasarkan jenis kelamin, SDM Pusat terdiri atas 65 laki-laki dan 54 perempuan.

Sementara itu, jumlah SDM Daerah (nonpenyuluh) meningkat dari 309 orang pada Triwulan II menjadi 322 orang pada Triwulan III, atau bertambah sebanyak 13 orang. Komposisinya terdiri atas 137 PNS, 172 PPPK, 11 PPPK Paruh Waktu, dan 2 Non ASN. Dibandingkan triwulan sebelumnya, jumlah PNS bertambah 12 orang dan PPPK bertambah satu orang. Khusus pada kelompok PNS, komposisi jabatan terdiri atas 33 Pembimas, 3 Kasi, 47 Penyelenggara, 23 pejabat fungsional daerah, dan 31 Pelaksana.

Pada aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran hingga Triwulan III Tahun 2026 mencapai 59,37 persen, meningkat dibandingkan Triwulan II yang sebesar 44,60 persen. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 14,77 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bertambahnya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.

Jumlah Rohaniwan Buddha yang tercatat pada Triwulan III Tahun 2026 tetap sebanyak 5.418 orang, sama dengan Triwulan II. Jumlah tersebut terdiri atas 587 Bhikkhu/Bhikkhuni, 12 Lhama/Rinpoche, 4.522 Pandita, dan 297 Rohaniwan Asing. Jumlah dan komposisi tersebut masih mengacu pada data triwulan sebelumnya karena belum terdapat rilis data terbaru sehubungan dengan kendala pada layanan penerbitan Kartu Rohaniwan.

Pada Triwulan III Tahun 2026, jumlah Penyuluh Agama Buddha tercatat sebanyak 203 orang, berkurang tiga orang dibandingkan Triwulan II yang berjumlah 206 orang. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok PPPK, dari 122 menjadi 119 orang, karena adanya penyuluh yang memasuki masa pensiun, sedangkan jumlah penyuluh berstatus PNS tetap sebanyak 84 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 187 penyuluh berpendidikan S1 dan 16 penyuluh berpendidikan S2. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penyuluh laki-laki menurun dari 114 menjadi 112 orang, sedangkan jumlah penyuluh perempuan menurun dari 92 menjadi 91 orang.

Pada sektor rumah ibadah, jumlah Rumah Ibadah Agama Buddha (RIAB) yang terdaftar dalam Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah (SIORI) meningkat dari 3.452 RIAB pada Triwulan II menjadi 3.492 RIAB pada Triwulan III, atau bertambah sebanyak 40 RIAB. Rumah ibadah yang terdaftar tersebut terdiri atas 717 Cetiya, 2.118 Maha Vihara/Vihara/Arama/Kuil, serta 657 TITD/Kelenteng Buddha/Bio. Sementara itu, jumlah RIAB yang belum terdaftar menurun dari 2.288 menjadi 2.148 RIAB, atau berkurang sebanyak 140 RIAB.

Jumlah candi dan situs Buddha pada Triwulan III tetap sebanyak 103 lokasi, sama dengan Triwulan II. Berdasarkan persebarannya, jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 44 lokasi, diikuti Jambi sebanyak 17 lokasi dan Jawa Tengah sebanyak 12 lokasi.

Pada sektor Organisasi Keagamaan Buddha (OKB), jumlah yayasan keagamaan Buddha tercatat sebanyak 1.356 yayasan, berkurang empat yayasan dibandingkan Triwulan II yang berjumlah 1.360 yayasan. Di sisi lain, jumlah majelis, perkumpulan, atau perhimpunan keagamaan Buddha meningkat dari 523 menjadi 525 organisasi. Data Triwulan III juga mencatat 143 organisasi keagamaan Buddha, 40 organisasi kepemudaan atau mahasiswa Buddha, 11 organisasi profesi, 7 organisasi sanggar seni keagamaan Buddha, 102 organisasi wanita keagamaan Buddha, serta 18 organisasi yang tidak berbadan hukum dan sejenisnya.

Pada bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif, jumlah Kelompok Ekonomi Kreatif Umat Buddha tetap sebanyak 86 kelompok. Jumlah Pegiat Budaya Buddha juga tetap sebanyak 50 orang. Kedua indikator tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan Triwulan II Tahun 2026.

Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha pada Triwulan III Tahun 2026 tetap sebanyak 1.786 orang, sama dengan Triwulan II. Meskipun jumlah keseluruhan tidak berubah, terdapat perubahan komposisi status kepegawaian. Jumlah guru non-ASN meningkat dari 909 menjadi 921 orang, sedangkan jumlah guru PNS berkurang dari 613 menjadi 601 orang karena adanya guru yang memasuki masa pensiun. Sementara itu, jumlah guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu tetap, masing-masing sebanyak 255 orang dan 9 orang.

Dari aspek sertifikasi, jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha yang telah memiliki sertifikat pendidik pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebanyak 1.380 orang, berkurang tujuh orang dibandingkan Triwulan II yang berjumlah 1.387 orang. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya guru bersertifikat pendidik yang memasuki masa pensiun. Sementara itu, jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik meningkat dari 399 menjadi 406 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah guru laki-laki meningkat dari 818 menjadi 823 orang, sedangkan jumlah guru perempuan menurun dari 968 menjadi 963 orang. Dengan demikian, komposisi guru pada Triwulan III terdiri atas 46,08 persen laki-laki dan 53,92 persen perempuan. Berdasarkan jenjang sekolah, jumlah guru Pendidikan Agama Buddha terbanyak bertugas pada jenjang SD, yaitu sebanyak 1.003 orang. Pada Triwulan III Tahun 2026, tercatat sebanyak 312.441 peserta didik dan 19 pengawas. Seluruh pengawas berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 8 pengawas berpendidikan S1 dan 11 pengawas berpendidikan S2.

Pada bidang Pendidikan Keagamaan Buddha, jumlah Nava Dhammasekha tetap sebanyak 52 lembaga, dengan jumlah peserta didik meningkat dari 1.175 orang pada Triwulan II menjadi 1.266 orang pada Triwulan III, atau bertambah sebanyak 91 orang. Mula Dhammasekha tetap berjumlah 6 lembaga, dengan peserta didik meningkat dari 151 menjadi 216 orang, atau bertambah sebanyak 65 orang. Sementara itu, Uttama Dhammasekha tetap terdiri atas 1 lembaga, dengan jumlah peserta didik meningkat dari 36 menjadi 40 orang. Adapun Muda Dhammasekha belum mencatat jumlah lembaga maupun peserta didik dalam data Triwulan III.

Pada Triwulan III Tahun 2026, jumlah lembaga Sekolah Minggu Buddha (SMB) meningkat dari 1.283 menjadi 1.292 lembaga, atau bertambah sembilan lembaga dibandingkan Triwulan II. Jumlah guru dan tenaga kependidikan juga meningkat dari 3.649 menjadi 3.655 orang. Sementara itu, jumlah peserta didik yang tercatat menurun dari 31.818 menjadi 31.397 orang, atau berkurang sebanyak 421 orang dibandingkan triwulan sebelumnya. Perubahan jumlah peserta didik tersebut berkaitan dengan proses pendataan ulang, sehingga jumlah yang tercatat masih bersifat fluktuatif.

Pada program Sikkhapana, jumlah lembaga dalam kategori Daftar Baru dan Hasil Migrasi meningkat dari 23 lembaga pada Triwulan II menjadi 24 lembaga pada Triwulan III. Kategori tersebut mencatat sebanyak 12 guru dan tenaga kependidikan serta 190 peserta didik. Sementara itu, jumlah Dhammasekha Nonformal yang belum bermigrasi berkurang dari 33 menjadi 29 lembaga, dengan 40 guru dan tenaga kependidikan serta 826 peserta didik. Adapun Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) tercatat sebanyak 42 lembaga, dibandingkan 43 lembaga pada Triwulan II.

Pada penyelenggaraan Pasastrian, jumlah lembaga tetap sebanyak 1 lembaga. Jumlah peserta didiknya meningkat dari 48 orang pada Triwulan II menjadi 52 orang pada Triwulan III, atau bertambah sebanyak 4 orang. Penyelenggaraan pendidikan pada lembaga tersebut didukung oleh 3 guru dan tenaga kependidikan.

Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) tetap sebanyak 12 institusi, terdiri atas 2 PTKB negeri dan 10 PTKB swasta. Pada Triwulan III, jumlah dosen PTKB meningkat dari 250 menjadi 254 orang, atau bertambah sebanyak 4 orang dibandingkan Triwulan II. Berdasarkan status kepegawaian, dosen terdiri atas 163 Non ASN, 81 PNS, dan 10 PPPK. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah dosen berpendidikan S2 meningkat dari 175 menjadi 177 orang, sedangkan dosen berpendidikan S3 meningkat dari 75 menjadi 77 orang.

Berdasarkan status dosen, sebanyak 250 orang merupakan dosen tetap dan 4 orang merupakan dosen tidak tetap. Berdasarkan jenis kelamin, dosen terdiri atas 171 laki-laki dan 83 perempuan. Sementara itu, berdasarkan sertifikasi, sebanyak 135 dosen telah memiliki sertifikasi dan 119 dosen belum memiliki sertifikasi.

Jumlah mahasiswa dalam negeri meningkat dari 3.064 orang pada Triwulan II menjadi 3.441 orang pada Triwulan III, atau bertambah sebanyak 377 orang. Jumlah mahasiswa program sarjana meningkat dari 2.750 menjadi 3.023 orang, sedangkan mahasiswa program magister meningkat dari 314 menjadi 418 orang. Berdasarkan jenis kelamin, mahasiswa dalam negeri terdiri atas 1.563 laki-laki dan 1.878 perempuan.

Jumlah mahasiswa asing meningkat dari 4 orang pada Triwulan II menjadi 10 orang pada Triwulan III, terdiri atas 8 mahasiswa program sarjana dan 2 mahasiswa program magister. Sementara itu, mobilitas mahasiswa tidak mengalami perubahan, dengan jumlah mahasiswa inbound tetap sebanyak 2 orang dan mahasiswa outbound tetap sebanyak 26 orang.

Pada aspek lulusan dan alumni, data Triwulan III disajikan berdasarkan tahun kelulusan. Lulusan tahun 2025 terdiri atas 955 lulusan program sarjana dan 135 lulusan program magister, sedangkan lulusan tahun 2026 terdiri atas 350 lulusan program sarjana dan 45 lulusan program magister. Berdasarkan penjumlahan keempat kategori tersebut, jumlah lulusan dan alumni yang ditampilkan mencapai 1.485 orang. Sementara itu, narasi Triwulan II mencatat jumlah lulusan sebanyak 1.118 orang.

Pada sektor Tenaga Kependidikan (Tendik) PTKB, jumlah tenaga kependidikan tercatat sebanyak 191 orang, berkurang satu orang dibandingkan Triwulan II yang berjumlah 192 orang. Komposisinya terdiri atas 97 Non ASN, 43 PNS, 47 PPPK, dan 4 PPPK Paruh Waktu. Perubahan terdapat pada kelompok Non ASN yang sebelumnya berjumlah 98 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, tenaga kependidikan didominasi lulusan S1 sebanyak 115 orang, diikuti lulusan S2 sebanyak 36 orang. Berdasarkan jenis kelamin, tenaga kependidikan terdiri atas 111 laki-laki dan 80 perempuan.

Kontribusi akademik PTKB didukung oleh 39 jurnal terindeks, sama dengan Triwulan II. Pada aspek kemitraan, infografis Triwulan III mencatat sebanyak 551 kerja sama dunia usaha, industri, dan pendidikan, sedangkan narasi Triwulan II mencatat sebanyak 544 kerja sama dunia usaha dan dunia industri. Jumlah dosen asing tetap sebanyak 14 orang, dengan jumlah terbanyak berasal dari Sri Lanka sebanyak 5 orang, diikuti Thailand sebanyak 3 orang dan Amerika Serikat sebanyak 2 orang.

Secara umum, data Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator dibandingkan Triwulan II, antara lain realisasi anggaran, jumlah SDM Daerah, jumlah RIAB yang terdaftar dalam SIORI, jumlah peserta didik Dhammasekha, jumlah lembaga Sekolah Minggu Buddha, serta jumlah dosen dan mahasiswa PTKB. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan penurunan jumlah yang tercatat, antara lain SDM Pusat,

Penyuluh Agama Buddha, yayasan keagamaan Buddha, peserta didik Sekolah Minggu Buddha, serta tenaga kependidikan PTKB. Perkembangan tersebut menjadi bahan pemantauan dan evaluasi dalam penguatan layanan keagamaan dan pendidikan Buddha.

Data statistik yang disajikan dalam rilis ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Buddha secara berkelanjutan. Pemutakhiran data secara berkala juga diperlukan agar informasi yang tersedia semakin lengkap, konsisten, dan sesuai dengan kondisi yang tercatat pada setiap periode pelaporan.